Madrasah Muba

  Menjelang akhir tahun ajaran, satu dokumen administrasi yang selalu ditunggu oleh operator dan kepala madrasah adalah Daftar Peserta Ujian (DPU) . Dokumen ini menjadi pintu awal sebelum siswa kelas akhir resmi terdaftar sebagai peserta Ujian Madrasah. Banyak madrasah masih bingung soal format yang benar, kolom apa saja yang wajib diisi, hingga alur pengesahannya. Artikel ini merangkum panduan DPU Tahun Ajaran 2026/2027 secara umum, sekaligus tautan unduh regulasi resminya. Apa Itu DPU (Daftar Peserta Ujian)? DPU atau Daftar Peserta Ujian adalah dokumen resmi yang memuat identitas lengkap peserta didik kelas akhir (kelas VI MI, kelas IX MTs, dan kelas XII MA/MAK) yang akan mengikuti Ujian Madrasah (UM) pada tahun ajaran berjalan. Dokumen ini disusun oleh masing-masing madrasah berdasarkan data peserta didik kelas akhir yang tercatat dalam pangkalan data EMIS (Education Management Information System) Kementerian Agama, lalu divalidasi ulang oleh madrasah sebelum ditetapkan. ...

  Belakangan ini banyak orang tua siswa dan pengelola madrasah bertanya-tanya soal DTSEN yang muncul saat mengurus pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ajaran 2026/2027 . Istilah ini memang cukup baru, tetapi perannya sangat besar karena kini menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial dan bantuan pendidikan. Artikel ini akan mengulas apa itu DTSEN, cara mengecek status data dengan NIK, serta hubungannya dengan pendaftaran PIP. Apa Itu DTSEN? DTSEN adalah singkatan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional , yaitu basis data tunggal yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan setiap individu maupun keluarga di Indonesia. Data ini disusun dengan menggabungkan beberapa sumber resmi, di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendataan Keluarga Berisiko Stunting/P3KE, dan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. La...

  Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/MA dan SMK/MAK resmi dibuka sejak 27 Juli 2026. Bagi kepala madrasah, operator, dan Tim Teknis di kabupaten/kota maupun provinsi, ini saatnya memastikan data madrasah di laman TKA sudah lengkap dan akurat — sebelum masa pendaftaran berakhir. Artikel ini merangkum apa itu TKA, jadwal lengkapnya, serta alur pendataan yang melibatkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Provinsi, agar madrasah di mana pun berada di Indonesia tidak tertinggal dalam proses ini. Apa Itu TKA? TKA adalah instrumen asesmen terstandar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengukur capaian akademik peserta didik secara adil dan setara di seluruh Indonesia, menggantikan peran laporan capaian akademik terstandar yang sempat absen sejak Ujian Nasional dihapus. Bagi peserta didik kelas akhir, hasil TKA juga berfungsi sebagai validator nilai rapor dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk masuk pergu...

Program supervisi adalah salah satu dokumen wajib yang paling sering ditanyakan kepala sekolah dan kepala madrasah menjelang tahun ajaran baru. Dokumen ini bukan sekadar syarat administratif — ia menjadi dasar pembinaan guru, sekaligus bukti dukung untuk RHK kepala sekolah/madrasah dan bagian tak terpisahkan dari program tahunan satuan pendidikan yang sudah kita bahas sebelumnya. Artikel ini merangkum dasar hukum program supervisi yang masih berlaku di 2026, komponen yang perlu ada di dalamnya, serta tautan unduhan contoh format yang bisa langsung disesuaikan — berlaku umum untuk sekolah maupun madrasah di seluruh Indonesia. Apa Itu Program Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah? Program supervisi adalah rencana kerja kepala sekolah/madrasah untuk memantau, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas guru serta tenaga kependidikan sepanjang tahun ajaran. Secara umum, supervisi dibagi menjadi dua jenis: Supervisi akademik — berfokus pada proses pembelajaran di kelas: perenca...

  Setiap awal tahun ajaran, kepala sekolah maupun kepala madrasah di seluruh Indonesia punya kewajiban yang sama: menyusun program tahunan sebagai peta kerja satuan pendidikan selama satu tahun ke depan. Sayangnya, banyak template "Program Kerja Kepala Sekolah" yang beredar di internet masih memakai dasar hukum lama yang sudah tidak berlaku, sehingga berisiko keliru saat dipertanggungjawabkan ke pengawas atau saat proses akreditasi. Artikel ini merangkum payung hukum program tahunan yang benar-benar masih berlaku di 2026, alur penyusunannya baik untuk sekolah di bawah Kemendikdasmen maupun madrasah di bawah Kementerian Agama, serta struktur yang lazim dipakai berbasis 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Apa Itu Program Tahunan Kepala Sekolah/Madrasah? Program tahunan — sering disebut juga Rencana Kerja Tahunan (RKT) — adalah dokumen perencanaan operasional satuan pendidikan untuk satu tahun ajaran, diturunkan dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan....

  Setiap tahun, kepala sekolah maupun kepala madrasah di seluruh Indonesia dihadapkan pada satu kewajiban administratif yang sama: menyusun Rencana Hasil Kerja (RHK) beserta bukti dukung -nya melalui sistem pengelolaan kinerja di Ruang GTK/Platform Merdeka Mengajar (PMM). Banyak kepala satuan pendidikan masih bingung dokumen apa saja yang perlu disiapkan, apalagi setelah mekanismenya diperbarui pemerintah menjelang tahun 2026. Artikel ini merangkum aturan resmi terbaru, tahapan pengelolaan kinerja, jenis-jenis bukti dukung yang relevan, sekaligus tautan unduhan dokumen resmi dan template checklist yang bisa langsung dipakai — berlaku untuk kepala sekolah di bawah Kemendikdasmen maupun kepala madrasah di bawah Kementerian Agama, karena keduanya kini berjalan pada sistem yang sama. Apa Itu RHK dan Bukti Dukung? Rencana Hasil Kerja (RHK) adalah rumusan hasil kerja individu yang disusun kepala sekolah/madrasah di awal periode penilaian, mencakup indikator kinerja, target yang...

  Kabar penting untuk Guru PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama  Kankemenag resmi mengeluarkan surat pemberitahuan penyelenggaraan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang (UKKJ) Jabatan Fungsional Tahun 2026 . Bagi Bapak/Ibu Guru RA/MI/MTs/MA Negeri maupun Swasta yang berstatus PNS dan berencana naik jenjang jabatan fungsional, ini saatnya bergerak cepat — ada batas waktu yang harus dikejar mulai minggu ini juga! 📋 Dasar Hukum & Latar Belakang Penyelenggaraan UKKJ ini merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 18 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, yang ditetapkan di Jakarta pada 30 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Suyitno . Secara berjenjang, SE ini ditindaklanjuti oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin melalui Surat Nomor B-23/Kk.06.04.01/HM.00/08/2026 tertanggal 11...